Penetapan UMR adalah hal yang dinanti banyak orang setiap tahunnya. Terlebih bagi karyawan, kenaikan UMR seolah menjadi angin segar yang selalu diharapkan.
Sebagai karyawan, menerima gaji adalah hak yang layak anda dapatkan. Namun, anda perlu tahu bahwa gaji yang anda terima biasanya adalah gaji pokok. Gaji pokok sendiri tentunya berbeda dengan UMR.
Lalu, apa itu UMR? Artikel ini akan membahas secara lengkap perbedaan UMR dengan gaji pokok.
Pengertian UMR
UMR adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. UMR sendiri memiliki kepanjangan Upah Minimum Regional.
Secara sederhana, UMR adalah upah paling rendah yang boleh diberikan oleh pengusaha terhadap pekerjanya. UMR memiliki besaran yang berbeda-beda untuk setiap daerah (regional) di Indonesia.
Penetapan UMR sendiri bertujuan untuk menciptakan standar upah yang layak bagi setiap pekerja yang ada di Indonesia. UMR diatur dan dilindungi oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 1999 tentang Upah Minimum Tenaga Kerja.
Dalam peraturan tersebut, UMR ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kebutuhan hidup, tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, dan kemampuan perusahaan.
Pengertian Gaji Pokok dan UMP
Gaji pokok merupakan upah dasar yang diberikan pengusaha kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan. Gaji pokok diberikan sebagai bentuk imbalan atas pemenuhan kewajiban kerja.
Besaran Gaji pokok dapat ditetapkan sesuai perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan. Sehingga, besarannya dapat lebih besar atau sama dengan upah minimum yang ditetapkan.
Ketentuan Gaji Pokok mengikuti kebijakan dari perusahaan. Sehingga, untuk bidang pekerjaan yang sama bisa memberikan gaji pokok yang berbeda tiap perusahaan.
UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku di wilayah tingkat provinsi. UMP merupakan istilah pengganti UMR tingkat 1. Pergantian istilah tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 226 tahun 2000.
Surat keputusan tersebut juga mengganti istilah UMR tingkat untuk kabupaten dan kota menjadi UMK. Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Perbedaan Gaji Pokok, UMR, dan UMP
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya istilah UMR sudah diganti dengan istilah baru. Yaitu, UMP untuk wilayah provinsi dan UMK untuk wilayah kota dan kabupaten.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya istilah UMR sudah diganti dengan istilah baru. Yaitu, UMP untuk wilayah provinsi dan UMK untuk wilayah kota dan kabupaten.
Kebijakan mengenai UMK dan UMP sendiri diatur pemerintah melalui Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum.
Instruksi tersebut dengan jelas mengatur bahwa kebijakan UMK dan UMP ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). Sedangkan, Gubernur bertugas menetapkan upah minimum sesuai kebijakan dan sistem oleh Menakertrans.
Baca Juga: Kebijakan Pengupahan Berdasarkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law
Penetapan UMP dan UMK
Secara umum, UMP dan UMK sebenarnya masih ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu kebijakan yang dibuat Menakertrans.
Namun sebagai kepala daerah, seperti walikota atau bupati dapat mengajukan kenaikan UMK kepada Gubernur. Tapi apabila kepala daerah tidak mengajukan kenaikan, maka besaran UMK untuk kota atau kabupaten tersebut dapat mengikuti UMP.
Namun sebagai kepala daerah, seperti walikota atau bupati dapat mengajukan kenaikan UMK kepada Gubernur. Tapi apabila kepala daerah tidak mengajukan kenaikan, maka besaran UMK untuk kota atau kabupaten tersebut dapat mengikuti UMP.
Dapat anda lihat bahwa penetapan UMK tidak boleh berada di bawah UMP yang telah ditetapkan Gubernur dan Menakertrans.
Dasar Pertimbangan Upah Minimum
Upah minimum merupakan perlindungan dan jaring pengaman pemerintah bagi pekerja. UMP dan UMK ditetapkan agar setiap pekerja mendapatkan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Dalam penetapan upah minimum pihak yang terlibat juga mempertimbangkan kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut untuk menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dan dinikmati siapa saja. Dan membuka peluang tumbuh dan berkembangnya kelas menengah di Indonesia. Upah minimum juga menjadi indikator penting perkembangan ekonomi Pendapatan per Kapita.
Selain hal tersebut di atas, faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP dan UMK adalah sebagai berikut:
- Kondisi ekonomi
- Kemampuan daya beli masyarakat
- Penyerapan tenaga kerja
- Median upah
- Inflasi
Mekanisme Penetapan Upah Minimum
Pemerintah memiliki mekanisme tersendiri terkait penetapan kebijakan upah minimum. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 mengatur lengkap terkait kebijakan upah minimum.
Mulai dari ketentuan perhitungan upah minimum, hingga mekanisme penerapan upah minimum. Peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa seorang Gubernur wajib menetapkan UMP setiap tahunnya.
Pasal 30 PP nomor 36 tahun 2021 juga menyebutkan bahwa Gubernur bisa menetapkan UMK namun dengan syarat tertentu. Syarat tersebut antara lain:
1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi provinsi dalam 3 tahun terakhir.
2. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota selalu lebih tinggi dari nilai provinsi selama 3 tahun terakhir.
Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK. Untuk itu, upah yang berlaku akan mengikut ketentuan Upah Minimum Provinsi.
Siapa yang Berhak Menetapkan UMR
Untuk mengetahui pihak yang berhak menetapkan UMR (baik UMP dan UMK), anda harus memahami alur kerja penetapan upah minimum.
Kebijakan UMR adalah kebijakan yang sensitif. Karena hakikatnya menyangkut kehidupan orang banyak. Khususnya para pekerja dan buruh. Untuk itu, pemerintah memiliki sistem dan alur kerja yang panjang dan teliti dalam menerapkan upah minimum.
Alur Penetapan UMP
Penetapan UMP melibatkan penyesuaian dan perhitungan nilai upah minimum oleh Dewan Pengupahan Provinsi.
Dewan Pengupahan adalah lembaga yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah soal kebijakan dan sistem dalam penerapan UMP dan UMK. Organisasi ini terdiri dari pihak pemerintah, pihak pengusaha, dan serikat pekerja.
Selanjutnya, Dewan Pengupahan Provinsi akan menyampaikan hasil perhitungan kepada Gubernur dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi.
Jika disetujui maka perhitungan tersebut akan ditetapkan oleh Gubernur provinsi yang bersangkutan.
Alur Penetapan UMK
Dalam kebijakan penetapan UMK memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan UMR tingkat provinsi. Namun tetap mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021.
Perbedaan dalam penetapan UMK yang pertama terdapat pada mekanisme perhitungan nilai upah minimum sendiri. Perhitungan UMK untuk tingkat kota dan kabupaten dilakukan oleh Dewan Pengupahan tingkat Kota atau Kabupaten.
Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut akan disampaikan kepada Bupati atau Walikota terkait. Bupati dan Walikota akan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Gubernur dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi.
Tidak berhenti sampai situ saja, Gubernur harus meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi sebelum menetapkan besaran upah minimum yang diajukan Bupati/Walikota.
Jika semua alur di atas telah terpenuhi, maka Gubernur akan menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).
Itulah pembahasan tentang perbedaan Gaji Pokok, UMK, UMP dan UMR secara lengkap beserta peraturan pemerintah yang berlaku. Perusahaan wajib mematuhi nilai upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
Jika tidak, pengusaha dapat terjerat tindak pidana dan dapat merugikan pengusaha itu sendiri. Tindakan tersebut juga dapat dilaporkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.
